BRICS akan meninggalkan USD melalui mata uang digital mereka

Para pemimpin negara-negara BRICS telah memutuskan untuk memulai kembali proyek tersebut pada mata uang digital mereka. Pihak berwenang di negara-negara ini percaya bahwa meluncurkan alat pembayaran mereka sendiri akan memberikan pukulan terhadap hegemoni dolar AS. Gagasan de-dolarisasi kembali muncul!

Jika bank sentral negara-negara BRICS ikut serta dalam upaya mereka untuk terus memajukan mata uang digital mereka, hal ini akan berdampak buruk pada kekuatan greenback. Pada tahun 2023, Presiden Brasil Luiz InĂ¡cio Lula da Silva menyarankan pembentukan mata uang bersama untuk serikat pekerja. Proposal ini merupakan langkah penting menuju de-dolarisasi. Meskipun menempuh jalan yang panjang dan sulit untuk mencapai tujuan ini, blok sekutu ekonomi, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, dan anggota baru seperti Iran, Mesir, Etiopia, dan UEA telah berupaya memperluas perdagangan dan pinjaman dalam mata uang lokal.

BRICS harus menemukan cara untuk mengurangi penggunaan dolar akibat sanksi keras anti-Rusia serta sikap keras terhadap ekspor Tiongkok yang diungkapkan oleh AS dan sekutunya.

Selain itu, Washington telah menerapkan sanksi sekunder terhadap bank-bank yang memproses pembayaran ke dan dari Rusia, meskipun pembayaran tersebut dilakukan dalam mata uang seperti yuan. Oleh karena itu, mata uang digital bank sentral BRICS dapat menjadi alternatif alat pembayaran.

Saat ini, Bank for International Settlements sedang mengembangkan platform untuk penyelesaian rekening komersial dan transaksi mata uang dalam mata uang digital bank sentral BRICS. Alat pembayaran ini mirip dengan mata uang kripto tetapi dikeluarkan dan didukung oleh regulator lokal. Sistem mata uang digital telah menjalani uji coba pada tahun 2022, namun peluncuran penuhnya masih jauh.

Salah satu contoh keberhasilan alat pembayaran tersebut adalah yuan digital, yang diluncurkan oleh Bank Rakyat Tiongkok. Namun penggunaannya hanya di dalam negeri, termasuk untuk pembayaran gaji di sektor publik.