Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyatakan kesiapannya untuk secara terbuka menghadapi Presiden AS Donald Trump demi membela kepentingan nasional Inggris. Pernyataannya muncul di tengah dampak ekonomi yang kian memburuk bagi Inggris akibat eskalasi konflik Amerika dengan Iran.
Dalam wawancara besar pertamanya dengan BBC setelah pelantikannya, Burnham menggambarkan percakapan awal dengan pemimpin Gedung Putih tersebut sebagai sesuatu yang "sangat hangat" dan sebuah "pertukaran pandangan yang baik." Namun, perdana menteri Inggris itu dua kali menahan diri untuk menjawab secara langsung apakah ia memercayai presiden Amerika tersebut. "Dunia sedang berubah," simpul Burnham, seraya menambahkan bahwa London tidak berkomitmen untuk mengikuti agenda kebijakan luar negeri AS secara membabi buta.
Faktor utama di balik merenggangnya hubungan ini adalah dampak makroekonomi dari ketegangan di Timur Tengah. Menurut Burnham, konflik dengan Iran telah memicu lonjakan harga minyak, yang secara langsung meningkatkan risiko inflasi di Inggris serta menyebabkan kenaikan biaya pinjaman pemerintah di pasar obligasi.
Keinginan untuk mengambil jarak dari Washington menghadapi tantangan fiskal internal. Di tengah pembahasan mengenai keamanan nasional, Burnham menolak untuk mengonfirmasi komitmen peningkatan belanja pertahanan Inggris hingga mencapai 3% dari PDB pada tahun 2030. Target ini tetap menjadi isu politik yang kontroversial; perbedaan pendapat sebelumnya mengenai jadwal pencapaian target tersebut telah menyebabkan mundurnya John Healey dari jabatan menteri pertahanan dalam kabinet Keir Starmer.
Burnham menegaskan bahwa prioritas Kabinet adalah mendanai sepenuhnya program-program pertahanan saat ini dalam batasan anggaran yang ada. Setiap rencana perluasan anggaran militer, yang akan dibahas pada akhir tahun, akan menghadapi persaingan ketat dengan komitmen sosial dalam negeri di tengah ruang fiskal yang sangat terbatas.
Perdana menteri juga menepis kemungkinan diadakannya pemilihan umum parlemen lebih awal, yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2029. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan berfokus pada stabilisasi ekonomi dan pelaksanaan agenda yang telah ditetapkan, alih-alih mencari mandat pemilihan umum yang baru.