Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan inisiatif yang belum pernah terjadi sebelumnya menjelang pemilihan umum sela Kongres: sang pemimpin Gedung Putih tesebut menjanjikan imbalan sebesar $1 juta bagi siapa pun yang memberikan informasi mengenai kecurangan dalam pemungutan suara. Laporan ini diterbitkan oleh El Mundo. Berdasarkan ketentuan tawaran tersebut, imbalan uang tunai hanya akan diberikan jika informasi yang disampaikan berujung pada penyelidikan nyata, penangkapan, dan vonis pidana terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Sekadar mengajukan tuduhan tanpa disertai bukti pendukung tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan imbalan tersebut.
Mekanisme hukum dan sumber pendanaan untuk inisiatif ini telah memicu pertanyaan di kalangan para ahli, tetapi pengumuman tersebut muncul di tengah sengketa hukum yang kian memanas terkait integritas proses pemilihan umum di beberapa negara bagian AS. Secara khusus, Departemen Kehakiman AS, atas perintah langsung dari presiden, telah mengajukan gugatan terhadap pihak berwenang di Alaska dengan tujuan menunda sertifikasi hasil pemilihan Senat jika senator petahana dari Partai Republik, Dan Sullivan, tidak dinyatakan sebagai pemenangnya. Gugatan hukum ini dipicu oleh munculnya seseorang dengan nama lengkap yang sama persis dalam surat suara — yaitu kandidat independen Daniel J. Sullivan Jr., seorang mantan guru sekolah.
Pihak Partai Republik berpendapat bahwa kehadiran kandidat dengan nama yang sama pada sistem pemungutan suara pilihan berperingkat (ranked-choice voting) sengaja dilakukan untuk membingungkan para pemilih dan mengalihkan suara yang seharusnya diperoleh sang senator petahana dalam persaingannya melawan Mary Peltola dari Partai Demokrat. Trump menyebut Sullivan yang kedua sebagai kandidat “palsu” dan menuntut penyelidikan terhadap motif sebenarnya dari pihak-pihak yang memberikan suara. Pada saat yang sama, situasi kebijakan luar negeri terkait transparansi pemilu tetap tegang.