Posisi senior, status sosial yang tinggi, dan jaringan koneksi yang berguna tidak menjamin kekebalan dari proses hukum. Setidaknya, begitulah adanya di Eropa. Managing Director dari International Monetary Fund Christine Lagarde baru-baru ini diperintahkan untuk menghadap pengadilan terkait dengan peranannya dalam 'Tapie affair' yang kontroversial. Skandal korupsi tersebut muncul lebih dari 20 tahun lalu, dan pengadilan tampaknya tidak akan menutup kasus tersebut dalam waktu dekat. Sengketa tersebut dimulai pada 1993, ketika pebisnis Prancis, Bernard Tapie, memutuskan untuk menjual sahamnya di raksasa apparel, Adidas. Transaksi keuangan skala besar seperti itu biasanya dilaksanakan melalui penghubung, dalam kasus ini, adalah bank BUMN Prancis yang terpercaya Credit Lyonnais. Meskipun demikian, setelah transaksi selesai, seorang klien yang tak puas menuduh bank tersebut terlibat dalam penipuan, dengan mengatakan bank tersebut secara rahasia menjual Adidas dengan harga yang jauh lebih mahal setelah dengan sengaja menaksir rendah harga perusahaan tersebut. Tapie kemudian menuntut Credit Lyonnais karena gagal menangani penjualan bank tersebut, dan meminta kompensasi senilai 2 miliar franc (320 juta euro). Dilaporkan, Christine Lagarde masuk kedalam penyelidikan resmi oleh otoritas hukum Prancis karena dituduh atas 'kelalaian' dalam penggunaan dana publik. Bahkan meskipun sejauh ini tak ada konfirmasi resmi bahwa Lagarde dipanggil oleh pengadilan, sang kepala IMF mengeluarkan pernyataan yang menyangkal kemungkinan pengunduran dirinya disebabkan tuduhan tersebut. Selain ini, pada 2008 Kementerian Keuangan Prancis memeriksa kasus tersebut dengan detail dan memerintahkan Credit Lyonnais untuk membayar Bernard Tapie 400 juta euro sebagai kompensasi.