Pada 22 Mei, parlemen Yunani menyetujui undang-undang mengenai paket penghematan yang baru.
Keputusan ini diambil sebelum rapat Eurogroup pada 24 Mei. Undang-undang ini diharapkan akan mencairkan egara yang jatah dana bantuan sebesar 1,8 miliar euro untuk negara yang tengah dilanda krisis utang tersebut. Undang-undang yang baru menetapkan 17 reformasi penghematan final yang disyaratkan oleh para pemberi pinjaman internasional.
Yunani kini berharap para kreditpr akan menyelesaikan pertimbangan pertama untuk program bailout yang ketiga. Dengan ini, undang-undang yang baru menjamin bantuan keuangan lanjutan untuk Yunani dari para pemberi pinjamannya.
Undang-undang penghematan ini memperkenalkan lembaga dana privatisasi baru yang dikendalikan oleh kreditor Yunani. Lembaga tersebut akan mengelola hampir semua properti negara dan akan digunakan untuk menjual perusahaan-perusahaan publik. Penerimaannya akan dialokasikan untuk membayar utang.
Selain itu, Yunani harus mengalami serangkaian kenaikan pajak serta layanan negara dasar dan bahan konsumen yang lebih mahal. Jika pemerintah gagal memenuhi target surplus anggaran primer, maka belanja publik untuk dana pensiun, gaji untuk pegawai negari, dan pengeluaran lainnya akan secara otomatis dihapus.
Sebelumnya, dalam referendum pada 5 Juli 2015, 61.31% masyarakat Yunani menentang kesepakatan bailout dengan Uni Eropa.