Para ahli khawatir bahwa dunia akan segera kembali menghadapi perang dagang. Terlepas dari kesulitan-kesulitan seperti gangguan pada rantai pasokan, kenaikan biaya transportasi, dan penyebaran varian Delta yang baru, ancaman perang dagang masih relevan. China dapat menjadi katalisator konflik dagang berikutnya. Kamis lalu, 16 September, pemerintah China mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Perjanjian ini dibuat untuk menggantikan Trans-Pacific Partnership (TPP) yang asli. Saat ini, negara-negara CPTPP menyumbang sekitar 14% dari PDB dunia, di mana AS tidak menjadi anggota kemitraan ini. Sebelumnya, pemerintahan Joe Biden mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk meluncurkan penyelidikan terhadap penggunaan subsidi industri China di bawah Undang-Undang Perdagangan 1974 Bagian 301. Hal ini dapat menyebabkan pembatasan perdagangan baru dan bertambahnya ketegangan perdagangan antara kedua negara tersebut. Saat ini, pemerintah AS sedang mempertimbangkan perubahan atau pembatalan beberapa tarif yang dikenakan sebelumnya. Perselisihan skala besar di dalam World Trade Organization juga kemungkinan akan mengubah sikap Beijing terhadap sejumlah masalah. Salah satunya adalah diskusi yang sedang berlangsung terkait sistem pengadilan banding WTO yang menimbulkan keberatan beberapa negara. Jika AS mengambil tindakan terhadap China, maka China pasti akan menanggapi langkah ini. Kenaikan tarif perdagangan mungkin merupakan salah satu langkah yang diambil oleh AS. Namun, status AS yang berdiri sendiri dan tidak akan bergabung dengan CPTPP dapat menimbulkan ketidakpuasan negara-negara lain, termasuk China. Meski demikian, beberapa analis berpandangan bahwa ini adalah cara paling efektif untuk membatasi meluasnya pengaruh China di kawasan Asia. Namun, permintaan Beijing untuk menjadi anggota CPTPP mungkin ditolak akibat ketegangan hubungan dengan anggota utamanya, seperti Jepang dan Australia. Selain itu, CPTPP melarang BUMN menerima subsidi. Tercatat, perusahaan negara terkemuka China tidak memenuhi kriteria ini. Mengingat lebarnya kesenjangan antara perusahaan negara dan swasta China, beberapa negara CPTPP mungkin enggan menyetujui anggota baru tersebut. Fakta ini kemungkinan akan mengurangi peluang Beijing untuk bergabung dalam pakta tersebut karena negara-negara dengan ekonomi bebas meragukan kelayakan China bergabung dengan CPTPP. Pada saat yang sama, AS mendapat ruang untuk bermanuver dan memiliki waktu untuk memilih pendekatan yang efektif untuk bekerja sama dengan China. Namun, tampaknya kedua pihak belum siap untuk berkompromi, yang membuat kemungkinan perang dagang baru menjadi lebih nyata, para ahli. menyatakan