Beijing salahkan permusuhan di Ukraina atas perlambatan ekonomi pada tahun 2022

Permusuhan di Ukraina akhirnya berdampak pada perekonomian Tiongkok. Para ahli biasanya menegaskan bahwa Beijing diuntungkan dari kekhawatiran geopolitik karena negara tersebut bergegas membeli minyak mentah Rusia dengan harga murah. Selain itu, pabrik-pabrik Tiongkok menikmati tingginya permintaan barang-barang konsumen dan mesin. Namun, ada yang salah.

Sidang pertama Kongres Rakyat Nasional (NPC) dimulai dengan laporan mengenai keadaan terkini ekonomi domestik dan perkembangan kebijakan pembangunan sosial-ekonomi. Di bagian ekonomi pada laporan tersebut, Perdana Menteri Li Keqiang harus mengakui bahwa produk domestik bruto menyusut signifikan sepanjang tahun 2022. Otoritas mengkambinghitamkan krisis Ukraina atas penurunan ekonomi tersebut. Menurut Biro Statistik Nasional Tiongkok, PDB hanya tumbuh 3% setelah naik 8,1% pada tahun 2021. Angka tersebut di bawah target resmi sebesar 5,5% untuk tahun 2022 dengan selisih yang lebar dan diakui sebagai angka terlemah dalam 50 tahun terakhir. Tahun lalu, output ekonomi nasional diperkirakan mencapai 121,02 triliun yuan (hampir 18 triliun dolar).

Seperti biasa, otoritas menemukan penjelasan logis atas tidak tercapainya target tersebut. Konflik di Ukraina disalahkan atas perlambatan ekonomi. Pemerintah juga menempuh solusi alternatif, yaitu dengan cara mengarahkan titik fokus. Dalam laporan utama di Majelis, pemerintah memperkenalkan agenda baru untuk tahun 2023. Setelah merevisi prioritas, masalah pertumbuhan ekonomi dikesampingkan. Beijing justru bertujuan untuk fokus pada keamanan nasional, kemandirian teknologi, dan stabilitas keuangan. Secara keseluruhan, level target PDB tahun ini belum diperbarui, tetap sebesar 5%. Para analis menegaskan ini target yang mudah. Prospek yang lebih hati-hati untuk tahun ini akan mengembalikan kredibilitas pihak berwenang dan memberi lebih banyak ruang kebijakan pada Presiden Xi Jinping dan para pejabat ekonomi barunya untuk fokus pada tujuan utama, para pakar di Bloomberg menyimpulkan.