
Administrasi Donald Trump meningkatkan perjuangannya melawan birokrasi federal. Gedung Putih mengusulkan penghapusan 702 tindakan regulasi di berbagai lembaga pemerintahan sekaligus. Ini merupakan kampanye deregulasi terbesar dalam agenda pemerintahan saat ini.
Pembersihan yang diumumkan akan menambah paket 752 perubahan regulasi yang sudah mulai berlaku sejak awal tahun fiskal berjalan, yang dimulai 1 Oktober 2025. Korban utama kebijakan baru ini adalah persyaratan kajian lingkungan wajib untuk proyek energi, standar efisiensi energi federal, serta regulasi terkait keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.
Menurut perkiraan Gedung Putih, penghapusan aturan‑aturan ini akan menghemat biaya bagi perekonomian hingga $1,5 triliun hingga akhir September. Sebagian besar penghematan diperkirakan berasal dari pencabutan dokumen dasar EPA 2009 yang mengakui emisi gas rumah kaca sebagai ancaman dan menjadi dasar pembatasan lingkungan di AS. Gedung Putih menyatakan langkah ini akan secara dramatis menurunkan biaya usaha. Para pengkritik berargumen bahwa niat tersebut mengabaikan sepenuhnya nilai perlindungan lingkungan dan hak konsumen.
Revisi skala besar ini didorong oleh penguatan rantai komando kepresidenan. Keputusan Mahkamah Agung baru‑baru ini memperluas wewenang Trump untuk memberhentikan kepala‑kepala regulator independen. Lembaga independen kini dipaksa mengoordinasikan setiap langkahnya secara langsung dengan Office of Information and Regulatory Affairs di Gedung Putih.
Pemerintah tidak sekadar membuang aturan lama, tetapi juga menyiapkan aturan baru. Pemerintahan berencana memperkenalkan pemeriksaan latar belakang ketat bagi warga asing yang bekerja di sektor transportasi, mencabut tunjangan federal untuk imigran tanpa dokumen, dan meluncurkan inisiatif Federal Trade Commission melawan penipuan di pasar sewa perumahan. Semua langkah ini sejalan dengan janji Trump saat kembali ke Gedung Putih: menghapus sepuluh peraturan lama untuk setiap satu peraturan baru yang diberlakukan.
Komentar: