
Iran telah memperingatkan negara-negara tetangganya akan adanya pembalasan berskala besar jika mereka turut serta dalam kampanye sanksi baru AS. Dukungan terhadap pembatasan yang diterapkan Amerika akan secara otomatis mengubah negara-negara tetangga tersebut menjadi musuh republik ini dan menempatkan kepentingan mereka dalam risiko langsung.
Retorika keras ini muncul menjelang pidato yang dinanti-nantikan dari Menteri Keuangan AS, Scott Bessent. Pada hari Senin, pemerintahan Trump berencana untuk mengumumkan serangkaian langkah yang disebut Gedung Putih sebagai sanksi terberat dalam sejarah Iran.
Asia menjadi sasaran utama dari tekanan baru ini. Washington berniat untuk menargetkan kilang-kilang independen Tiongkok yang membeli minyak mentah Iran serta bank-bank besar Tiongkok yang memproses pembayarannya. Pada tahun 2025, Beijing membeli lebih dari 80% dari total ekspor minyak Iran melalui jalur laut, sehingga sanksi sekunder AS dapat memicu tindakan balasan tegas dari pihak berwenang Tiongkok.
Para pejabat Iran mengakui betapa gawatnya situasi ini. Presiden Masud Pezeshkian menggambarkan konflik tersebut sebagai "perang ekonomi berskala penuh" dan menyerukan diakhirinya kebuntuan situasi "bukan perang namun bukan pula damai," yang secara efektif telah menghambat masuknya investasi. Sementara tokoh-tokoh moderat seperti Pezeshkian dan ketua parlemen berupaya mencari jalan diplomasi untuk menyelamatkan perekonomian, kubu konservatif terus menuntut eskalasi militer.
Di tengah kebuntuan diplomasi tersebut, Selat Hormuz praktis lumpuh. Teheran menolak membuka kembali jalur pelayaran vital ini sampai blokade maritim AS terhadap pelabuhan-pelabuhannya dicabut sepenuhnya, dan hanya mengizinkan kapal-kapal tertentu untuk melintas. Menurut Departemen Energi AS, volume transit minyak melalui Selat Hormuz telah anjlok lebih dari separuhnya—dari 20 juta barel per hari sebelum perang menjadi 8 juta barel per hari.