
Komisi Eropa menyusun reformasi menyeluruh terhadap aturan pengadaan publik yang akan memungkinkan negara-negara UE dan otoritas lokal secara mandiri melarang perusahaan-perusahaan Tiongkok dari kontrak pemerintah. Surat kabar Jerman Handelsblatt melaporkan bahwa langkah ini menandai pergeseran fundamental Brussel dari model perdagangan bebas klasik menuju proteksionisme industri. Inisiatif regulasi ini dimaksudkan untuk melindungi produsen Eropa dari banjir impor murah dari Tiongkok yang mendapat subsidi negara besar-besaran. Saat mengalokasikan dana publik, pihak yang menugaskan kontrak kini diwajibkan menilai tidak hanya harga penawaran terendah tetapi juga besaran nilai tambah yang diciptakan secara langsung di dalam Eropa.
Alat seleksi kunci adalah pembaruan formula "rasio harga‑kualitas" di mana kriteria non‑harga harus menyumbang minimal 30% dari skor tender keseluruhan. Salah satu syarat prioritas adalah persyaratan "Made in Europe" yang secara efektif memberikan preferensi otomatis kepada pemasok dan produsen Eropa. Aturan baru ini ditujukan terutama untuk mendukung sektor‑sektor penting blok, termasuk industri otomotif Eropa, yang menghadapi tekanan hebat dari pesaing Tiongkok.
Pengetatan akses ke tender publik berlangsung di tengah pertumbuhan volume perdagangan bilateral yang stabil. Sejak awal 2026, total perdagangan antara Tiongkok dan Uni Eropa meningkat 12,4%, dan perdagangan dari Januari hingga Agustus melampaui $608 miliar. Tren ini hanya memperburuk ketidakseimbangan dan memperkeras perdebatan mengenai langkah‑langkah protektif di dalam blok.
Komentar: