
Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov, pada akhirnya terpaksa meminta bantuan kepada otoritas sistem keadilan internasional. Baru-baru ini, beberapa pejabat teratas Rusia menyatakan rasa geramnya dengan melontarkan pernyataan mengenai tuduhan yang disampaikan oleh mahkamah internasional, khususnya peraturan pada penyelesaian utang untuk pemegang saham YUKOS. Pemerintah bertekad untuk tidak mematuhi peraturan dari mahkamah hukum internasional. Namun, saat ini Kremlin akan meminta Mahkamah Keadilan Eropa untuk melindungi hak-haknya. Alasannya jelas, yaitu utang Ukraina. Rusia menolak untuk bergabung dengan pembicaraan mengenai restrukturisasi utang besar-besaran, namun pemerintah Ukraina tidak siap untuk memenuhi komitmen keuangan mereka. "Utang Rusia merupakan utang sovereign. Penyelesaian utang sovereign membutuhkan prosedur khusus. Kami tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah Ukraina mengenai masalah ini. Kami akan menuntut pembayaran utang ke pengadilan hukum," Siluanov mengumumkan sikap resmi Rusia terkait permasalahan ini. "Selain itu, dengan menjadi peserta IMF, kami akan mengedepankan isu mengenai kelayakan program penyelamatan Ukraina yang diluncurkan oleh IMF," Menteri Keuangan Rusia mencatat. Utang sovereign Ukraina ke Rusia mencapai total 13 miliar dolar. Menurut rumor, utang diterima oleh pemerintahan Yanukovitch sebagai janji untuk menolak perjanjian integrasi UE. "Kami akan menuntut Ukraina mengembalikan utang sepenuhnya sesuai dengan jadwal pengembalian utang," Siluanov mengatakan. Tenggat waktu pembayaran adalah di Desember 2015.