FX.co ★ AS, EU, Inggris, Kanada menjatuhkan sanksi pada pejabat China atas kekerasan terhadap Uighur

Pertikaian mengenai perlakuan China terhadap umat Muslim Uighur dan kelompok minoritas lainnya sekali lagi meningkat. AS, Uni Eropa, Inggris dan Kanada memutuskan untuk meluncurkan sanksi terkoordinasi terhadap para pejabat di China atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah barat Xinjiang. China langsung merespon. Beijing geram dengan campur tangan negara lain dalam urusan dalam negerinya dan melawan kembali dengan sanksi. China lebih dari satu kali menyangkal semua tuduhan. Diduga, China mendirikan kamp-kamp yang menawarkan pelatihan keterampilan yang diciptakan untuk melawan ekstrimisme.

"Lembaga persatuan transatlantik mengirimkan sinyal yang kuat kepada mereka yang melanggar atau menyalahgunakan hak asasi manusia internasional, dan kami "mengambil tindakan lebih lanjut dalam bekerja sama dengan mitra-mitra yang memiliki pandangan yang sama. Kami akan terus beriringan dengan sekutu kami di seluruh dunia untuk mendesak aksi kejahatan Republik Rakyat China segera dihentikan dan meminta keadilan atas banyaknya korban yang jatuh," Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan. Pejabat dari negara lainnya menyuarakan opini yang sama. Menurut laporan, selama beberapa dekade, otoritas setempat terus mengusik perwakilan dari Muslim Uighur dan minoritas Turki. Sebagai contoh, mereka dilarang menumbuhkan jenggot untuk pria dan mengenakan burka untuk perempuan, memberikan nama bernuansa islam kepada anak-anak, dan memiliki literatur keagamaan di rumah. Sebagian menyebutkan penyiksaan dan buruh paksaan di kamp magang Xinjiang, yang disebut oleh pemerintah sebagai pusat re-edukasi.

Bagaimanapun, China mengutuk sanksi-sanksi tersebut. "Kenyataan bahwa warga Xinjiang yang terdiri dari berbagai kelompok etnik menikmati stabilitas, keamanan, perkembangan dan kemajuan, membuatnya menjadi salah satu kisah hak asasi manusia paling sukses. Namun, sebagian politisi di AS, Inggris, Kanada dan UE jelas tidak ingin mengakui fakta ini. Mereka bahkan keluar dari konteks dan mengubah dokumen dan data resmi. Semua ini membuktikan bahwa tindakan mereka bukan didasarkan oleh hak asasi manusia dan kebenaran yang mereka usung. Mereka hanya tidak ingin melihat kesuksesan, kemajuan dan kesejahteraan China. Itulah mengapa mereka terus menggunakan isu hak asasi manusia sebagai dalih untuk mencampuri urusan dalam negeri China dan mengganggu perkembangan China," Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan.

Ternyata, China sudah bosan dengan tuduhan dan segala upaya untuk mengganggu statusnya di kancah dunia. "Mereka harus menghentikan manipulasi politik pada isu terkait Xinjiang, berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dalam bentuk apapun dan menahan diri dari mengambil tindakan yang salah. Jika tidak, mereka akan menerima dampak yang merugikan," Kementerian Luar Negeri China menunjukkan.