FX.co ★ Jepang menghindari sanksi Barat pada China atas upaya genosida terhadap Uighur

Menjadi sekutu politik setia AS, Jepang selalu mengikuti retorika Washington terkait dengan sanksi baru. Bagaimanapun, Tokyo bersikap hati-hati untuk menjatuhkan langkah pembatasan pada China.

Seorang petinggi di Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan bahwa Tokyo tidak menemukan insiden yang melanggar hak asasi manusia di China. "China menggunakan kekerasan dan agresi untuk mengikis otonomi secara sistemik di Hong Kong, melemahkan sistem demokrasi di Taiwan, melanggar hak asasi manusia di Xinjiang dan Tibet,” Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken merangkumkan sikap Washington terhadap kebijakan angkuh China. Yang menarik, Jepang memiliki pandangannya sendiri mengenai bagaimana hak asasi manusia sebaiknya dilindungi di negara lain. Jadi, Tokyo tidak pernah menjatuhkan sanksi apapun pada pejabat tinggi dari negara lain. Tokyo memegang prinsip bahwa: "Setiap negara memiliki pemerintahan yang berdaulat". Oleh karena itu, keputusan mengenai hak asasi dan kebebasan manusia berada di tangan rakyatnya. Pemerintah Jepang percaya bahwa sanksi hanyalah upaya campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. Dengan sudut pandang ini, Tokyo memiliki alasan untuk tidak ikut menjatuhkan sanksi terhadap China sebagaimana yang dituntut oleh Washington.

Pada Maret, Departemen Keuangan AS menambahkan dua pejabat senior China dalam daftar sanksi atas upaya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung terhadap warga minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Petinggi yang diincar adalah Chen Mingguo, direktur Biro Keamanan Publik Xinjiang dan Wang Junzheng, sekretaris partai Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang. Sanksi diberlakukan melalui upaya bersama UE, Inggris, AS dan Kanada. Pembatasan yang dijatuhkan oleh Washington mengharuskan aset-aset atau hak kepemilikan aset petinggi ini di wilayah AS dibekukan.